Hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja merupakan hubungan hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sekaligus menciptakan kepastian hukum dan stabilitas bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, sejumlah ketentuan ketenagakerjaan mengalami perubahan penting, khususnya terkait pengupahan, perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, serta jaminan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial serta mewujudkan hubungan kerja yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia 

Pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban tenaga kerja serta kewenangan dan tanggung awab pemberi kerja.

Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang

1. Hak atas Upah yang Layak

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh upah yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upah minimum, struktur dan skala upah, serta upah lembur apabila bekerja melebihi waktu kerja normal. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah standar minimum yang ditetapkan pemerintah.

2. Hak atas Perlakuan yang Sama dan Non-Diskriminatif

Tenaga kerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses rekrutmen, penempatan kerja, pengupahan, promosi jabatan, serta pemutusan hubungan kerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, atau latar belakang lainnya.

3. Hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pekerja berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemberi kerja wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, alat pelindung diri, serta sistem pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja sesuai standar K3.

4. Hak atas Waktu Istirahat dan Cut

Tenaga kerja berhak memperoleh waktu istirahat dan cuti, meliputi:

1. Istirahat mingguan

2. Cuti tahunan

3. Cuti sakit

4. Cuti melahirkan dan keguguran

5. Cuti karena alasan penting

Hak ini diberikan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kesehatan fisik maupun mental pekerja.

5. Hak atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tenaga kerja berhak menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang meliputi:

1. Jaminan Kesehatan

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

3. Jaminan Hari Tua

4. Jaminan Pensiun

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

6. Hak untuk Berserikat dan Berunding

Pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja serta melakukan perundingan bersama guna memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan pekerja secara sah.

Kewajiban Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja

1. Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Perjanjian Kerja

Tenaga kerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati.

2. Menaati Peraturan Perusahaan dan Tata Tertib Kerja

Setiap pekerja wajib menaati jam kerja, standar operasional prosedur, serta seluruh ketentuan internal perusahaan, termasuk ketentuan keselamatan kerja.

3. Menjaga Rahasia dan Kepentingan Perusahaan

Pekerja berkewajiban menjaga kerahasiaan data, informasi, dan kepentingan perusahaan serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan.

4. Menjaga Etika, Disiplin, dan Loyalitas Kerja

Tenaga kerja wajib menjaga etika profesional, kedisiplinan, serta loyalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dampak Pengaturan Hak dan Kewajiban terhadap Hubungan Industrial

Pengaturan yang seimbang mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja bertujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dapat mencegah perselisihan hubungan industrial, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan produktivitas dan stabilitas usaha.

Pentingnya Pendampingan Advokat Ketenagakerjaan

Persoalan ketenagakerjaan sering melibatkan aspek hukum yang kompleks, seperti perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, perselisihan pengupahan, dan sengketa hubungan industrial. Pendampingan oleh advokat ketenagakerjaan yang berpengalaman sangat penting untuk:

1. Memberikan nasihat hukum yang tepat

2. Mewakili pekerja atau perusahaan dalam perselisihan

3. Mengawal proses penyelesaian sengketa sesuai hukum yang berlaku

Kesimpulan

Hak dan kewajiban tenaga kerja di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan ini menjadi kunci terciptanya hubungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan, serta mencegah terjadinya konflik hubungan industrial.

Referensi Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021